Isu kesetaraan gender antara pria dan wanita selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Pria dan wanita merupakan makhluk Tuhan yang sama-sama diberi tugas untuk menjaga bumi. Namun masih saja ada sebagian manusia yang mendiskriminasi posisi wanita dalam kehidupan ini. Lantas apakah peran wanita memang sering terpinggirkan sejak dahulu? Benarkah di zaman nenek moyang kita, wanita hanya memiliki tugas domestik yang berkutat pada 3 M, yaitu masak, macak, dan manak?
Pria dan wanita merupakan kosakata yang berakar dari bahasa Sansekerta. Wanita berasal dari kata vanita, yang mana van memiliki makna tercinta, istri, perempuan, dan anak gadis. Sementara pria berasal dari kata priya yang memiliki arti tercinta, kekasih yang disukai, dan yang diinginkan. Kedudukan pria dan wanita dianggap setara. Meskipun pada akhirnya terdapat pembagian kerja berdasarkan kekuatan fisik. Hal tersebut bukan untuk saling membedakan melainkan agar saling melengkapi.
Berabad-abad sebelum feminisme didengungkan dan diperjuangkan seperti sekarang ini, para pendahulu kita di Nusantara sudah mengamalkan kesetaraan gender meskipun beliau semua pada saat itu belum mengenal istilah feminisme. Pada masa Jawa kuno, wanita dan pria digambarkan sebagai mitra yang sejajar yang sama-sama memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri baik di ranah publik maupun di ranah domestik.
Dalam ranah politik, sejarah mencatat Kerajaan Kalingga yang merupakan kerajaan bercorak Hindu pertama di tanah Jawa, berhasil meraih puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Ratu Shima. Selama 21 tahun memegang tampuk kekuasaan, Ratu Shima berhasil menjadikan rakyatnya hidup sejahtera serta membawa Kalingga menjadi kerajaan besar yang disegani oleh kerajaan lain.
Kerajaan Majapahit juga pernah dipimpin oleh rajaputri, yaitu Tribhuwana Wijayatunggadewi, sang pembuka gerbang kejayaan Majapahit. Di awal pemerintahannya, kondisi Majapahit diwarnai dengan berbagai pemberontakan beberapa pejabat Majapahit yang kecewa dengan pemerintahan raja terdahulu, Jayanegara. Tribhuwana bukanlah sosok ratu yang hanya duduk manis di singgasana kerajaan. Ia tak segan untuk langsung terjun ke medan pertempuran. Seperti yang tercatat dalam kitab Pararaton, Tribhuwanamenjadi panglima pasukan perang untuk menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta dengan dibantu kemenakannya, Adityawarman, yang mana kedua pemberontakan tersebut berhasil ia padamkan.
Setelah keadaan internal Majapahit kondusif, Tribhuwana bersama Gajah Mada mulai melakukan ekspansi besar-besaran dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama di Bali dan Sumatra. Hal inilah yang menjadi gerbang awal masa keemasan Majapahit yang akan mencapai puncaknya di masa pemerintahan putranya, Hayam Wuruk.
Kesetaraan gender pada masa Majapahit tidak hanya berlaku bagi ratu maupun putri mahkota. Wanita yang memenuhi persyaratan diperbolehkan untuk menjadi penguasa daerah, hakim, pengawas, pedagang, bahkan juga menjadi dewan penasihat raja. Perundangan yang berlaku di Majapahit juga tidak pernah menempatkan wanita dalam posisi inferior. Hak dan kehormatan wanita sangat dijunjung tinggi melalui perundang-undangan agama pasal paradara yang menerangkan berbagai jenis hukuman dan denda yang dikenakan kepada pria yang mengganggu wanita. Hukuman yang dikenakan pun tidak main-main, misalnya pria yang melakukan tindak pemerkosaan dapat dikenai hukuman mati. Bahkan pria yang sudah beristri menegur wanita di tempat yang sepi juga dianggap sebagai pelecehan seksual yang mana untuk pelakunya dikenai denda dua laksa dan jika pelakunya adalah pendeta maka status kependetaannya akan dicabut.
Kesultanan Aceh selaku kerajaan besar Islam yang pernah ada di Nusantara tak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan di atas dalam memandang kedudukan wanita. Kesultanan Aceh pernah dipimpin oleh empat sultanah berbeda secara berurutan selama 59 tahun. Meskipun para Sultanah tersebut memimpin di balik tirai, namun sejarah mencatat bahwa di masa kepemimpinan mereka Aceh mengalami banyak kemajuan.
Sultanah pertama Aceh, Tajul Alam Safiyatuddin, naik takhta karena menggantikan suaminya, Iskandar Thani yang wafat. Selama memimpin, ia membuat gebrakan dengan menganjurkan bahkan kadang kala mewajibkan kaum wanita untuk belajar di sekolah. Safiyattudin juga berhasil membawa pamor Aceh kembali terangkat setelah sebelumnya Aceh sempat meredup setelah ditinggal Sultan Iskandar Muda.
Setelah Safiyattudin mangkat, ia digantikan oleh putrinya, Nakiyatuddin. Di era kepemimpinannya, terjadi pemberontakan dari kaum wujudiyah yang berhasil menghanguskan istana, Masjid Baitur Rahman, dan sebagian besar Kota Banda Aceh. Meskipun pemberontakan tersebut sempat membuat pemerintahannya lumpuh, namun Nakiyatuddin mampu mempertahankan kekuasaannya dan merombak undang-undang dasar kerajaan untuk memperkuat kedudukannya.
Inayat Syah Zakiyatuddin naik tahta setelah Nakiyatuddin wafat. Ketika Zakiyatuddin memimpin, ia memperkuat hubungan dengan negara sahabat dengan tujuan untuk melumpuhkan kekuasaan VOC. Strategi tersebut berhasil, Aceh terbebas dari pengaruh VOC yang saat itu mencengkeram Nusantara. Selain itu, Zakiyatuddin juga berhasil memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di negeri serambi Mekkah tersebut.
Sulthanah terakhir, Kamalat Shah, naik takhta menggantikan sang ibunda. Pada masa kepemimpinannya, Aceh semakin maju dan berkembang. Namun, ia mendapatkan perlawanan dari golongan orang kaya yang menuntut agar kekuasaan Aceh dikembalikan kepada pria. Akhirnya, sang ratu turun tahta meninggalkan Aceh yang maju di bawah kepemimpinannya. Ia mundur bukan karena adanya tuntutan dari golongan orang kaya, melainkan adanya fatwa dari Mekkah yang menegaskan pemerintahan yang dipimpin oleh wanita bertentangan dengan syariat Islam.
Sumber : Mojok.co